Pengelolaan Sistem Rantai Pasok MPK dalam Mendukung Investasi Infrastruktur

Pengelolaan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi (MPK) difokuskan pada material dan peralatan major yang penyediaannya sangat tergantung pada industri konstruksi dan ketersediaannya sangat berpengaruh pada proses konstruksi. Keseimbangan supply dan demand material dan peralatan konstruksi dapat terjadi, jika ada kerjasama yang sinergis antara pembina konstruksi, pengguna dan pemasok material dan peralatan konstruksi. Investasi infrastruktur ke depan dapat dilakukan efektif, apabila didasarkan pada hasil analisis yang didukung data akurat dan komprehensif. Karena itulah, Pusbin Sumber Daya Investasi BP Konstruksi Kementerian PU mengembangkan sistem informasi ‘SISDI’.

Pembangunan infrastruktur, diyakini dapat meningkatkan berbagai aspek perekonomian nasional, seperti: peningkatan produktifitas,pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi infrastruktur juga menjadi prasyarat bagi penanaman investasi asing. Namun demikian, kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini masih  kurang memadai, sehingga menjadi salah satu kendala untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, saat membuka acara “Launching Sistem Infomasi Sumber Daya Investasi (SISDI) dan Seminar Nasional Peluang Pasar Material dan Peralatan Konstruksi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional” beberapa waktu lalu mengungkapkan, salah satu langkah pemerintah untuk mempersiapkan diri dalam mempercepat pembangunan nasional adalah melalui program ‘Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)’ yang didasarkan pada pendekatan ‘Koridor Ekonomi’ dan memprioritaskan masalah konektivitas. Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI 2011-2025 tersebut mencapai Rp 1.786triliun. 

Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia seharusnya memang tidak perlu ditunda-tunda lagi. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas, dengan kondisi geografis dan bentang alam yang bervariasi. Disamping itu, berdasarkan jumlah penduduk Indonesia termasuk negara berpenduduk besar di dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan  wilayah perkotaan yang tinggi pula. Bentang alam Indonesia yang luas, dan terdapat selat,  lembah dan sungai yang besar, membutuhkan sarana penghubung berupa jembatan bentang panjang (long span-bridge).

Sementara itu, pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, membutuhkan prasarana transportasi berupa underground tunnel untuk angkutan missal atau mass rapid transit (MRT). Serta untuk mendukung kebutuhan permukiman dan bisnis yang efisien, dibutuhkan highrise building yang ramah lingkungan (green building dan sustainable construction). Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan berbagai jenis infrastruktur berteknologi tinggi untuk menjawab tantangan tersebut di masa mendatang.

Sementara itu, ujar Hermanto Dardak, untuk mewujudkan konstruksi Indonesia yang kokoh, handal, dan berdaya saing tinggi, diperlukan kerjasama yang sinergis dari segenap stakeholder atau pemangku kepentingan di sektor konstruksi, yang meliputi: para pemasok, baik produsen, pemasok, distributor, vendor, maupun penyedia jasa konstruksi, serta para pengguna dan pemanfaat produk konstruksi, baik dari sektor publik maupun swasta.

Pendanaan infrastruktur

 Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum-Ir. Mochammad Natsir, M.Sc mengungkapkan, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.Tanpa dukungan tersebut, maka perekonomian akan menjadi cepat ‘panas’ (overheated), karena respon dari sisi pasokan (supply) terhadap permintaan (demand) menjadi terhambat. Kondisi seperti itulah yang kini dihadapi oleh Indonesia, dimana ekonomi bertumbuh relatif tinggi sekitar 6,5% pada tahun 2011 lalu, namun laju pertumbuhan investasi infrastruktur masih jauh dari memadai, yaitu sekitar 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari minimal kebutuhan investasi infrastruktur sekitar 5% dari PDB. Padahal yang terbaik, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6-8% dibutuhkan belanja infrastruktur sebesar 5-7% dari PDB.  Selain itu, berdasarkan berbagai kajian empirik menunjukkan, bahwa infrastruktur yang lebih baik akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2010 lalu melaporkan, bahwa kenaikan investasi infrastruktur sebesar 1% di Indonesia, akan memberikan kontribusi sebesar 0,3% terhadap PDB Nasional. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional.