Pusbin SDI Luncurkan ‘Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI)’

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi guna memenuhi berbagai kebutuhan investasi infrastruktur yang cenderung terus meningkat, diperlukan dukungan sistem informasi yang komprehensif dan dapat dipercaya.  Untuk itu, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI), Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU meluncurkan ‘SISDI (Sistem Infomasi Sumber Daya Investasi)’ pada acara Public Works Day dalam ‘Pameran Conbuild Mining Indonesia 2012 dan Renewable Indonesia 2012’ tanggal 4 Mei 2012 lalu.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi BP Konstruksi Kementerian PU-Ir. Mochammad Natsir, M.Sc, SISDI merupakan suatu media yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana mendekatkan permintaan (demand) dan pasokan (supply), baik dalam bentuk badan usaha, material, peralatan, tenaga kerja maupun sumber daya investasi lainnya. Adapun maksud dan tujuan SISDI, adalah sebagai informasi dasar bagi investor dan penyedia jasa yang akan mengembangkan bisnisnya, informasi bagi para pelaku industri material dan peralatan konstruksi untuk merencanakan strategi bisnisnya, informasi bagi Kementerian Teknis dalam pembinaan penyelenggaraan infrastruktur, serta menjaring masukan dari masyarakat konstruksi dalam rangka pengembangan industri jasa konstruksi nasional. 

Dalam laman Sistem Informasi Sumber Daya Informasi atau SISDI memuat informasi tentang: pasar dan potensi pasar konstruksi domestik yang dibiayai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD dan Swasta, maupun pasar dan potensi pasar konstruksi mancanegara yang potensial untuk diakses oleh penyedia jasa di Indonesia, serta informasi sumber daya material dan peralatan konstruksi yang terdiri atas: peta lokasi ketersediaan peralatan per provinsi, peta quarry sumber daya material, peta AMP per provinsi, peta realisasi distribusi pengadaan semen per provinsi, peta kapasitas produksi semen nasional tahun 2010–2015, peta industri baja nasional, peta aspal minyak PT Pertamina (Persero), peta deposit lokasi aspal Buton, dan estimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi. Dengan tersedianya informasi pada SISDI ini, diharapkan penyedia jasa konstruksi di Indonesia dapat bekerja lebih efisien sehingga akan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Kami berharap, agar data atau informasi yang terkandung dalam SISDI ini dapat terus menerus dilengkapi, diperluas dan di-up date, sehingga benar–benar dapat dirujuk oleh Pembina Sektor dalam perumusan kebijakan, serta oleh pelaku usaha dan industri dalam penyiapan rencana usaha dan produksi,” tandas Moch. Natsir, sembari menambahkan, bahwa pengembangan SISDI tidak mungkin akan terwujud tanpa kerjasama yang baik di antara pemangku kepentingan.

 Dengan berhasil diluncurkannya SISDI ini, Kepala Pusbin SDI juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan atas kerjasamanya selama ini, dan disertai harapan agar dapat meningkatkan dan memperluas kerjasama di masa mendatang. “Sebagai sistem yang baru dibangun, SISDI masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dan menghargai setiap masukan konstruktif untuk menyempurnakan SISDI,” demikian Moch. Natsir. ydsP

Read More

Pengelolaan Sistem Rantai Pasok MPK dalam Mendukung Investasi Infrastruktur

Pengelolaan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi (MPK) difokuskan pada material dan peralatan major yang penyediaannya sangat tergantung pada industri konstruksi dan ketersediaannya sangat berpengaruh pada proses konstruksi. Keseimbangan supply dan demand material dan peralatan konstruksi dapat terjadi, jika ada kerjasama yang sinergis antara pembina konstruksi, pengguna dan pemasok material dan peralatan konstruksi. Investasi infrastruktur ke depan dapat dilakukan efektif, apabila didasarkan pada hasil analisis yang didukung data akurat dan komprehensif. Karena itulah, Pusbin Sumber Daya Investasi BP Konstruksi Kementerian PU mengembangkan sistem informasi ‘SISDI’.

Pembangunan infrastruktur, diyakini dapat meningkatkan berbagai aspek perekonomian nasional, seperti: peningkatan produktifitas,pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi infrastruktur juga menjadi prasyarat bagi penanaman investasi asing. Namun demikian, kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini masih  kurang memadai, sehingga menjadi salah satu kendala untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, saat membuka acara “Launching Sistem Infomasi Sumber Daya Investasi (SISDI) dan Seminar Nasional Peluang Pasar Material dan Peralatan Konstruksi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional” beberapa waktu lalu mengungkapkan, salah satu langkah pemerintah untuk mempersiapkan diri dalam mempercepat pembangunan nasional adalah melalui program ‘Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)’ yang didasarkan pada pendekatan ‘Koridor Ekonomi’ dan memprioritaskan masalah konektivitas. Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI 2011-2025 tersebut mencapai Rp 1.786triliun. 

Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia seharusnya memang tidak perlu ditunda-tunda lagi. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas, dengan kondisi geografis dan bentang alam yang bervariasi. Disamping itu, berdasarkan jumlah penduduk Indonesia termasuk negara berpenduduk besar di dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan  wilayah perkotaan yang tinggi pula. Bentang alam Indonesia yang luas, dan terdapat selat,  lembah dan sungai yang besar, membutuhkan sarana penghubung berupa jembatan bentang panjang (long span-bridge).

Sementara itu, pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, membutuhkan prasarana transportasi berupa underground tunnel untuk angkutan missal atau mass rapid transit (MRT). Serta untuk mendukung kebutuhan permukiman dan bisnis yang efisien, dibutuhkan highrise building yang ramah lingkungan (green building dan sustainable construction). Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan berbagai jenis infrastruktur berteknologi tinggi untuk menjawab tantangan tersebut di masa mendatang.

Sementara itu, ujar Hermanto Dardak, untuk mewujudkan konstruksi Indonesia yang kokoh, handal, dan berdaya saing tinggi, diperlukan kerjasama yang sinergis dari segenap stakeholder atau pemangku kepentingan di sektor konstruksi, yang meliputi: para pemasok, baik produsen, pemasok, distributor, vendor, maupun penyedia jasa konstruksi, serta para pengguna dan pemanfaat produk konstruksi, baik dari sektor publik maupun swasta.

Pendanaan infrastruktur

 Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum-Ir. Mochammad Natsir, M.Sc mengungkapkan, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.Tanpa dukungan tersebut, maka perekonomian akan menjadi cepat ‘panas’ (overheated), karena respon dari sisi pasokan (supply) terhadap permintaan (demand) menjadi terhambat. Kondisi seperti itulah yang kini dihadapi oleh Indonesia, dimana ekonomi bertumbuh relatif tinggi sekitar 6,5% pada tahun 2011 lalu, namun laju pertumbuhan investasi infrastruktur masih jauh dari memadai, yaitu sekitar 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari minimal kebutuhan investasi infrastruktur sekitar 5% dari PDB. Padahal yang terbaik, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6-8% dibutuhkan belanja infrastruktur sebesar 5-7% dari PDB.  Selain itu, berdasarkan berbagai kajian empirik menunjukkan, bahwa infrastruktur yang lebih baik akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2010 lalu melaporkan, bahwa kenaikan investasi infrastruktur sebesar 1% di Indonesia, akan memberikan kontribusi sebesar 0,3% terhadap PDB Nasional. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional.

Read More

Peluang Pasar Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional

Pembangunan infrastruktur, diyakini dapat meningkatkan berbagai aspek perekonomian nasional, seperti: peningkatan produktifitas, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi infrastruktur, juga menjadi prasyarat bagi penanaman investasi asing. Namun demikian, kondisi infrastruktur nasional saat ini dianggap sebagai salah satu kendala untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang didasarkan pada pendekatan ‘Koridor Ekonomi’.              
   Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri PU-DR. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc dalam acara Seminar Nasional ‘Peluang Pasar Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Nasional’ pada Kegiatan Pameran Internasional Conbuild & Mining Indonesia 2012 dan Renewable Indonesia 2012 beberapa waktu lalu, bahwa kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI tersebut, adalah sebesar Rp 1.786 triliun. Kebutuhan dana tersebut diperhitungkan berdasarkan asumsi, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5 – 5,6% pada tahun 2010 menjadi 7,0 – 7,7% pada tahun 2014, diperlukan dana pembangunan infrastruktur minimal sebesar 5% dari PDB per tahun. Sementara itu, ungkap Hermanto Dardak, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur diestimasikan sebesar Rp 1.923 triliun, yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 560 triliun (29%), APBD sebesar Rp 355 triliun (18%), BUMN dan BUMD sebesar Rp 341 triliun (18%), serta dari swasta sebesar Rp 345 triliun (18%). Dalam hal ini masih terdapat kekurangan (gap) pendanaan sebesar Rp 324 triliun (17%).

   Selaras dengan program tersebut, alokasi dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian PU juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ditetapkan sebesar Rp 62,56 triliun. Pada tahun 2012, Kementerian PU mendapat alokasi tambahan anggaran pembangunan sehingga APBNP Kementerian PU meningkat menjadi Rp 75,146 triliun, atau naik sebesar 29,6% dibandingkan anggaran tahun 2011 sebesar Rp 57,96 triliun. Pada tahun 2013, alokasi anggaran tersebut akan menjadi Rp 69,90 triliun (trilateral meeting Bapenas) dan akan terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi Rp 71,854 triliun (Renstra PU).

Read More